Rehabilitasi Narkoba Mahal, Pemerintah Perlu Tetapkan Tarif Baku

Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan Serasi menggunakan sistem teknologi, komunikasi, dan informasi yang terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah serta sistem informasi layanan sosial dasar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit pelaksana teknis daerah. Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf g merupakan upaya untuk membantu PPKS memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan nonfisik. Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f untuk memastikan pelaksanaan ATENSI diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Bahkan lembaga resmi Badan Narkotika Nasional juga memberikan kemudahan untuk pendaftaran rehabilitasi narkoba online. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan ATENSI di daerah kabupaten/kota. Layanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan PPKS dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sosialnya dan/atau mendukung lembaga rujukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mantan PPKS.

Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e untuk memastikan pelaksanaan ATENSI melibatkan profesi lain guna meningkatkan efektivitas program bagi penerima manfaat. Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d untuk memastikan pelaksanaan ATENSI memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Salah satu pelaku dalam Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Dalam hal di daerah tidak ada dokter spesialis kedokteran jiwa dan/atau dokter spesialis forensik, maka dapat ditunjuk dokter yang terlatih di bidang gangguan penggunaan NAPZA untuk masuk dalam Tim dokter. Fasilitas rehabilitasi medis harus memasang papan nama sebagai penyelenggara rehabilitasi medis. Rumah sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan rehabilitasi medis ditetapkan oleh Menteri.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong semua pihak untuk mensosialisasikan upaya rehabilitasi sebagai solusi atas kasus penyalahgunaan NAPZA. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan ATENSI dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan ATENSI. Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh balai besar/balai/loka di lingkungan Kementerian Sosial. Launching Buku Panduan Desa Inklusi PurworejoTerimakasih saya sudah dilibatkan untuk memberi masukan dalam buku ini.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*